Pendirian koperasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan gotong royong. Koperasi, sebagai badan usaha, memiliki aturan dan ketentuan yang harus diikuti agar sah secara hukum. Berikut ini adalah acuan penting yang perlu Anda ketahui untuk mendirikan koperasi di Indonesia, berdasarkan kepada Permenkumham No 14 Tahun 2019.
Regulasi Pendirian Koperasi
Menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019, pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan oleh pemohon dan dimuat serta dinyatakan dalam akta notaris. Pengajuan ini disampaikan secara elektronik melalui sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah langkah yang perlu diikuti:
1. Penyusunan Anggaran Dasar
Langkah pertama dalam pendirian koperasi adalah menyusun Anggaran Dasar (AD). AD ini harus memuat:
– Nama dan tempat kedudukan.
– Maksud dan tujuan serta usaha.
– Ketentuan mengenai keanggotaan.
– Ketentuan mengenai rapat anggota.
– Ketentuan mengenai pengelolaan.
– Ketentuan mengenai modal.
– Ketentuan mengenai pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha).
– Ketentuan mengenai sanksi.
– Ketentuan pembubaran.
2. Pembentukan Badan Hukum
Setelah AD disusun, langkah berikutnya adalah membuat akta pendirian koperasi melalui notaris. Notaris akan membuat akta tersebut berdasarkan data dan informasi yang telah disiapkan oleh calon pendiri koperasi. Akta pendirian ini kemudian diajukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
3. Pengajuan Permohonan
Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris.
4. Verifikasi dan Pengesahan
Setelah pengajuan dilakukan, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka Menteri akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan badan hukum koperasi. Surat keputusan ini akan diberikan secara elektronik kepada pemohon.
5. Pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha
Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, koperasi harus didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pendaftaran ini penting untuk mencatatkan koperasi secara resmi dan mengintegrasikan data koperasi dengan sistem administrasi negara.
Mengapa Penting Mengikuti Acuan Pendirian Koperasi?
Mengikuti acuan pendirian koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan koperasi. Dengan pengesahan resmi, koperasi memiliki landasan hukum yang kuat untuk beroperasi dan melindungi kepentingan anggotanya. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga memudahkan akses koperasi terhadap berbagai fasilitas dan program pemerintah yang dapat mendukung usaha koperasi.
Butuh Bantuan Mendirikan Koperasi? Hubungi Hive Five
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam proses pendirian koperasi, Hive Five siap membantu Anda mengurus segala legalitas dan perizinan usaha. Dengan tim profesional yang berpengalaman, kami akan memastikan semua tahapan pendirian koperasi Anda berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hubungi tim Hive Five sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.
Kesimpulan
Pendirian koperasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan prosedur yang harus diikuti. Dengan mengikuti acuan yang telah ditetapkan, koperasi dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Mari wujudkan koperasi impian Anda dengan langkah yang tepat dan legalitas yang terjamin.
