Pengantar
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah dokumen yang penting bagi setiap perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi. Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk melakukan berbagai proyek konstruksi secara legal. Namun, beberapa perusahaan mungkin masih belum memiliki SBUJK atau belum menyadari sanksi yang mungkin dikenakan jika tidak memilikinya. Artikel ini akan membahas apa saja konsekuensi dan sanksi yang dapat diterima oleh perusahaan yang tidak memiliki SBUJK.
Dasar Hukum
Keberadaan SBUJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagai aturan turunan. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap perusahaan jasa konstruksi untuk memiliki SBUJK sebagai tanda pengenal legal dan bukti bahwa mereka telah memenuhi persyaratan dalam standar yang berlaku.
Pengertian
SBUJK atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai bukti bahwa sebuah perusahaan jasa konstruksi telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan manajemen. SBUJK juga merupakan bagian penting dalam proses perizinan dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan pekerjaan konstruksi di Indonesia.
Sanksi Jika Tidak Mempunyai SBUJK
Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki SBUJK meliputi:
1. Denda Administratif
Perusahaan yang tidak memiliki SBUJK dapat dikenakan denda administratif yang besar oleh pemerintah. Jumlah denda ini dapat bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran.
2. Penghentian Kegiatan Usaha
Pemerintah atau dinas terkait berhak menghentikan kegiatan usaha konstruksi bagi perusahaan yang tidak memiliki SBUJK. Penghentian ini berlaku hingga perusahaan mengurus SBUJK yang diperlukan.
3. Pembatalan Kontrak
Bagi perusahaan yang sudah menjalin kontrak atau mendapatkan proyek konstruksi, kontrak tersebut dapat dibatalkan jika perusahaan tidak memiliki SBUJK. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata klien.
4. Tidak Dapat Mengikuti Proyek Pemerintah
Proyek-proyek pemerintah biasanya mewajibkan peserta lelang atau kontraktor untuk memiliki SBUJK. Tanpa sertifikat ini, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek pemerintah, yang merupakan salah satu sumber proyek besar bagi perusahaan konstruksi.
5. Tuntutan Hukum
Selain denda dan penghentian kegiatan usaha, perusahaan juga dapat menghadapi tuntutan hukum jika tetap beroperasi tanpa SBUJK. Tindakan hukum ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pemilik proyek yang merasa dirugikan.
Penutup
Memiliki SBUJK adalah kewajiban bagi setiap perusahaan konstruksi di Indonesia. Dengan sertifikat ini, perusahaan dapat menghindari berbagai sanksi yang merugikan dan sekaligus memperkuat posisinya dalam menjalankan proyek konstruksi secara legal dan profesional. Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan untuk mendapatkan SBUJK, Hive Five siap membantu mengurus legalitas dan perizinan usaha, termasuk pengurusan pajak. Hubungi tim kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!
